JAKARTA - Pemerintah tengah bersiap melakukan pembaruan besar dalam kebijakan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kini merampungkan regulasi terbaru yang akan menjadi landasan dalam penyaluran rumah susun subsidi. Langkah ini tidak hanya bertujuan mempercepat program pembangunan 3 juta rumah, tetapi juga untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini menghambat akses masyarakat terhadap hunian layak.
Perubahan aturan ini menyasar sejumlah aspek penting, mulai dari penyesuaian harga jual, fleksibilitas ukuran unit, hingga keringanan skema pembiayaan. Dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi terkini, pemerintah berharap kebijakan baru ini mampu meningkatkan daya beli sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian vertikal.
Penyesuaian Harga Jual Berdasarkan Indeks Konstruksi
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa salah satu poin utama dalam aturan baru ini adalah penyesuaian harga jual tertinggi rusun subsidi. Penetapan harga tidak lagi bersifat statis, melainkan disesuaikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di masing-masing wilayah.
Langkah ini dilakukan agar harga yang ditetapkan tetap relevan dengan kondisi biaya pembangunan yang terus berubah. Untuk memastikan akurasi data, pemerintah juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penentuan batas harga tersebut.
“Kemudian kita sudah membuat suatu skema untuk rusun subsidi yang pertama adalah kita merubah terkait dengan harga jual tertinggi yang bisa dibiayai oleh subsidi. Kita menyesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi dan kita konsultasikan juga dengan Kepala BPS,” ujar Sri.
Dengan skema ini, diharapkan pengembang tetap memiliki kepastian dalam menjalankan proyek, sementara masyarakat tetap mendapatkan harga yang terjangkau.
Fleksibilitas Luas Hunian hingga 45 Meter Persegi
Selain harga, pemerintah juga memberikan kelonggaran pada aspek ukuran unit hunian. Dalam aturan terbaru, luas rusun subsidi diperbolehkan mencapai hingga 45 meter persegi (m2). Kebijakan ini menjadi perubahan signifikan dibandingkan ketentuan sebelumnya yang cenderung lebih terbatas.
Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan penghuni, terutama bagi keluarga kecil yang membutuhkan ruang lebih luas. Dengan ukuran yang lebih memadai, hunian vertikal tidak lagi dipandang sebagai solusi sementara, melainkan sebagai tempat tinggal yang layak dalam jangka panjang.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian, bukan sekadar kuantitas pembangunan.
Perpanjangan Tenor Kredit Hingga 30 Tahun
Dalam upaya meringankan beban finansial masyarakat, pemerintah turut memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau tenor kredit. Jika sebelumnya tenor maksimal berada di angka 20 tahun, kini diperpanjang menjadi 30 tahun.
Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga lebih terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan cicilan yang lebih ringan, peluang masyarakat untuk memiliki hunian sendiri menjadi semakin besar.
“Bagaimana itu harus juga menyangkut mendorong daya beli, misalnya salah satunya kan kita desain cicilan 30 tahun, supaya jangka waktunya panjang, supaya cicilanya bisa rendah," ujar Ara.
Perpanjangan tenor ini merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan perumahan.
Tambahan Subsidi untuk Biaya Awal Pembelian
Selain penyesuaian harga dan tenor, pemerintah juga menghadirkan stimulus tambahan berupa subsidi biaya awal sebesar Rp4 juta. Bantuan ini ditujukan untuk menanggung biaya administrasi yang selama ini menjadi kendala bagi banyak calon pembeli.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan hunian. Dengan adanya subsidi ini, masyarakat tidak lagi terbebani oleh biaya awal yang cukup besar.
“Yang paling penting juga kalau dulu di rumah susun tidak ada subsidi, sekarang alhamdulillah kita ada subsidi didukung oleh Kementerian Keuangan, yaitu di proses awal yang biasanya agak memberatkan MBR kita tanggung juga sekitar Rp4 juta oleh pemerintah,” tambahnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek pembiayaan yang lebih inklusif.
Evaluasi Menyeluruh untuk Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) sebelumnya menegaskan bahwa pembaruan regulasi ini dilakukan sebagai respons terhadap rendahnya pertumbuhan penjualan hunian vertikal. Data menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap rusun masih belum optimal, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada.
Ara menilai bahwa efektivitas regulasi sebelumnya perlu dipertanyakan, terutama dalam hal kemampuan mendorong daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kini berfokus pada perbaikan sistem pembiayaan dan pemberian insentif yang lebih tepat sasaran.
Kebijakan perpanjangan tenor kredit juga disebut sebagai bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat, khususnya dalam hal penyediaan hunian.
Dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, pemerintah optimistis aturan baru ini dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi backlog perumahan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem hunian vertikal yang lebih sehat, terjangkau, dan berkelanjutan di masa depan.
