JAKARTA - Dalam upaya mewujudkan Muara Enim yang bebas dari lalu lintas truk angkutan batubara di jalan umum, Bupati Muara Enim secara resmi meminta dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim untuk merealisasikan pembangunan jalan khusus bagi kendaraan angkutan tambang tersebut.
Permintaan ini disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna Penetapan dan Penyampaian Keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, Kamis 8 Mei 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto.
"Untuk mewujudkan Muara Enim bebas truk batubara, kami mengharapkan dukungan penuh para legislatif untuk merealisasikan jalan alternatif khusus bagi angkutan batubara," ujar Bupati dalam sambutannya di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan.
Dampak Lalu Lintas Truk Batubara Terhadap Warga
Aktivitas angkutan batubara yang melintasi jalan umum di Muara Enim selama ini telah menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat. Tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, truk-truk besar yang mengangkut batubara tersebut juga menimbulkan polusi udara dan kerusakan infrastruktur jalan.
Selain itu, risiko kecelakaan lalu lintas meningkat akibat padatnya arus kendaraan berat yang tidak jarang beroperasi melebihi jam operasional yang diizinkan.
"Warga kami sudah terlalu lama merasakan dampak buruk dari truk batubara ini. Jalan rusak, debu beterbangan, anak-anak susah ke sekolah karena kendaraan besar hilir mudik sepanjang hari," jelas Bupati usai rapat.
Rencana Strategis Pembangunan Jalan Khusus
Pembangunan jalan khusus angkutan batubara merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka memisahkan jalur industri dari jalur pemukiman warga. Jalan ini nantinya akan menghubungkan area tambang langsung ke jalur distribusi tanpa harus melintasi jalan umum.
Bupati menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian teknis bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta menggandeng investor swasta untuk turut membiayai proyek tersebut.
"Kami sudah mengkaji beberapa jalur alternatif dan menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga. Ini bukan hanya soal kenyamanan warga, tapi juga tentang efisiensi distribusi hasil tambang," jelasnya.
Komitmen DPRD untuk Mendukung Penuh
Menanggapi permintaan Bupati, Ketua DPRD Muara Enim, Deddy Arianto menyatakan pihaknya siap mendukung penuh langkah tersebut selama prosesnya transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
"Kami di DPRD tentu sangat mendukung setiap langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun kami juga akan memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai aturan, tepat guna, dan akuntabel," ujar Deddy dalam keterangannya.
Ia juga meminta agar pelibatan masyarakat sekitar dan pihak terkait dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
Harapan Warga dan Aktivis Lingkungan
Permintaan Bupati ini disambut baik oleh sejumlah warga dan aktivis lingkungan di Muara Enim. Mereka menilai inisiatif tersebut sudah lama ditunggu-tunggu karena selama ini suara masyarakat kerap diabaikan oleh pihak perusahaan tambang.
"Kami sudah lama menginginkan jalan khusus batubara. Terlalu banyak nyawa melayang karena kecelakaan yang melibatkan truk tambang. Semoga kali ini benar-benar terealisasi," ujar Wahyudi, warga Desa Ujanmas.
Sementara itu, Lestari, seorang aktivis lingkungan lokal, mengingatkan agar dalam proses pembangunan jalan nanti, dampak ekologis tetap menjadi pertimbangan utama.
"Jangan sampai demi memindahkan masalah ke tempat lain, malah menimbulkan kerusakan lingkungan baru. Harus ada kajian AMDAL yang serius dan pelibatan masyarakat adat juga penting," tegas Lestari.
Pemerintah Provinsi dan Pusat Diminta Turut Berperan
Bupati Muara Enim juga menyampaikan bahwa realisasi proyek jalan khusus angkutan batubara membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Oleh karena itu, ia juga akan mengusulkan proyek ini sebagai bagian dari program strategis nasional yang layak mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan lintas sektor.
"Kami akan menyampaikan ini ke Gubernur dan Menteri ESDM agar ada regulasi yang mempercepat proses perizinan dan pembiayaan. Jalan khusus batubara ini sudah menjadi kebutuhan mendesak," tandas Bupati.
Dengan dorongan kuat dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan dukungan politik dari DPRD, harapan akan terbentuknya jalur transportasi batubara yang lebih tertib, aman, dan tidak mengganggu masyarakat semakin mendekati kenyataan.
Langkah Bupati ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah daerah serius memperjuangkan kesejahteraan dan keselamatan warganya. Kini, tinggal bagaimana realisasi proyek tersebut bisa dimulai secepatnya, tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan hak-hak masyarakat sekitar.