JAKARTA - Impian memiliki hunian layak dan terjangkau di Jakarta kini semakin sulit terwujud bagi banyak warga ibu kota. Hal ini tergambar dari membludaknya pendaftar pada pembukaan kuota Rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang terjadi hanya dalam waktu singkat.
Pada 10 April 2025 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membuka kuota hunian untuk 200 calon penghuni di Rumah Susun (Rusun) Jagakarsa. Namun, antusiasme warga sangat tinggi, sehingga jumlah pendaftar mencapai 410 orang, atau dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia.
Rusun Jagakarsa sendiri menjadi salah satu opsi hunian murah yang ditawarkan pemerintah untuk warga berpenghasilan rendah (MBR). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi krisis keterjangkauan perumahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun di wilayah DKI Jakarta.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau di Jakarta. "Antusiasme masyarakat sangat besar. Kami menerima pendaftaran dua kali lipat dari kuota. Ini menjadi indikator bahwa kebutuhan hunian terjangkau masih sangat tinggi di ibu kota," ujarnya.
Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Hunian
Keterbatasan lahan, tingginya harga tanah dan pembangunan, serta urbanisasi yang tak terbendung membuat penyediaan rumah murah di Jakarta menjadi tantangan besar. Meskipun berbagai program telah digulirkan, seperti rumah susun sewa, subsidi uang muka, dan KPR bersubsidi, namun belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta memiliki backlog perumahan yang tinggi. Pada 2024, jumlah kebutuhan hunian di Jakarta masih mencapai lebih dari 900.000 unit. Sementara itu, ketersediaan hunian terjangkau hanya mampu mencakup sebagian kecil dari kebutuhan tersebut.
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Junaidi Abdillah, mengungkapkan bahwa pengembang menghadapi sejumlah kendala dalam membangun rumah murah di Jakarta. "Tantangan utama adalah mahalnya harga tanah di Jakarta. Biaya perizinan dan pembangunan juga turut mendorong harga rumah menjadi tidak lagi terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah," jelasnya.
Program Hunian Pemerintah DKI Masih Terbatas
Program rusunawa (rumah susun sewa) seperti Rusun Jagakarsa memang menjadi salah satu solusi yang diupayakan oleh Pemprov DKI. Namun, keterbatasan anggaran dan lahan membuat realisasi program ini belum bisa menjawab seluruh permintaan.
Sarjoko menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menggandeng pihak swasta dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan hunian terjangkau. "Kami menyadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat," tegasnya.
Selain Rusun Jagakarsa, beberapa proyek rumah susun lainnya seperti di Klender, Rawa Buaya, dan Cakung juga telah disiapkan untuk menampung warga yang membutuhkan hunian layak. Namun tetap saja, jumlah unit yang tersedia masih jauh dari mencukupi kebutuhan.
Solusi dan Harapan
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR juga tengah mengembangkan berbagai skema untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Di antaranya adalah Program Sejuta Rumah dan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Namun, untuk kawasan urban seperti Jakarta, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.
Pakar tata kota dari Universitas Indonesia, Yayat Supriatna, menilai bahwa perlu ada kebijakan lebih agresif dalam pengendalian harga tanah dan pemanfaatan lahan tidur milik negara. "Pemanfaatan lahan milik BUMN atau instansi pemerintah yang tidak terpakai bisa menjadi opsi untuk membangun rumah vertikal. Ini bisa mengurangi beban biaya pembebasan lahan yang sangat besar," tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa program rumah murah harus disertai dengan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti transportasi umum, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. "Hunian murah harus tetap layak huni, nyaman, dan memiliki akses ke fasilitas publik agar benar-benar menjadi solusi jangka panjang," tambah Yayat.
Mimpi yang Belum Usai
Bagi banyak warga Jakarta, memiliki rumah sendiri masih menjadi impian besar. Seperti yang dirasakan oleh Sulastri (36), seorang ibu rumah tangga yang mendaftar di Rusun Jagakarsa. "Saya sudah lama ingin punya tempat tinggal yang tetap, tidak terus menerus pindah kontrakan. Tapi begitu kuota dibuka, langsung penuh. Saya kecewa, tapi masih berharap bisa dapat giliran," ujarnya dengan nada haru.
Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis perumahan di Jakarta masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan. Dibutuhkan langkah nyata, komprehensif, dan kolaboratif dari seluruh pihak untuk memastikan bahwa mimpi memiliki rumah layak tidak hanya menjadi mimpi mahal, tapi bisa menjadi kenyataan bagi setiap warga.
Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan keterbatasan lahan, Jakarta membutuhkan terobosan baru dalam kebijakan perumahan. Jika tidak ditangani dengan serius, mimpi memiliki rumah layak di ibu kota akan semakin jauh dari jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.