JAKARTA - Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam kembali menjadi fokus pemerintah pusat, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
Salah satu perhatian utama tertuju pada Jalan Malalak di Kabupaten Agam yang mengalami kerusakan parah dan terputus sejak bencana alam pada akhir November 2025. Jalan ini memiliki peran strategis karena menjadi penghubung penting antarwilayah di Ranah Minang.
Untuk memastikan akses transportasi kembali normal, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan anggaran besar guna memulihkan jalur tersebut. Total dana yang disiapkan mencapai Rp667 miliar dan akan dialokasikan secara bertahap dalam dua tahun anggaran, yakni 2026 dan 2027.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi yang selama ini terganggu akibat terputusnya akses jalan tersebut.
Anggaran Dibagi Dua Tahun, Fokus Bertahap
Anggota DPR RI Andre Rosiade menyampaikan bahwa anggaran pemulihan Jalan Malalak telah disiapkan secara terencana.
"Total Rp667 miliar yang disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak tahun anggaran 2026 dan 2027," kata Andre.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah akan terlebih dahulu menggelontorkan dana sebesar Rp370 miliar. Sementara itu, sisa anggaran akan dialokasikan pada tahun 2027 guna menyelesaikan pengerjaan secara menyeluruh. Skema bertahap ini dilakukan agar proses perbaikan berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Pemulihan Jalan Malalak dinilai sangat penting karena jalur ini menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, jalan yang dibangun pada masa Gubernur Gamawan Fauzi tersebut menjadi salah satu jalur utama arus mudik Idul Fitri, selain jalur Padang–Bukittinggi.
Pemerintah Pusat Ambil Alih Kewenangan Perbaikan
Andre Rosiade menjelaskan bahwa pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih pengerjaan Jalan Malalak yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Keputusan ini diambil karena besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.
"Presiden Prabowo melalui Kementerian PU mengambil alih pengerjaan jalan ini agar secepatnya bisa kembali diakses masyarakat," ujar Andre.
Dengan diambil alihnya kewenangan tersebut, Kementerian PU kini bertanggung jawab penuh terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi jalan. Pemerintah pusat berharap langkah ini dapat mempercepat penyelesaian proyek serta memastikan standar kualitas infrastruktur terpenuhi.
Saat ini, Kementerian PU terus mengebut pengerjaan Jalan Malalak. Pemerintah menargetkan jalan tersebut dapat dilalui masyarakat secara fungsional pada Desember 2026, meskipun belum sepenuhnya rampung.
Target Fungsional 2026, Penyelesaian Penuh 2027
Meski ditargetkan dapat dilalui secara fungsional pada akhir 2026, pemerintah mengakui bahwa masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Salah satunya adalah ruas jalan dari kilometer 78 hingga kilometer 83.
"Khusus kilometer 78 sampai kilometer 83 itu akan kita selesaikan pada 2027," sebut Andre.
Kondisi geografis serta tingkat kerusakan di segmen tersebut membuat pengerjaan membutuhkan perencanaan teknis yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penyelesaian total Jalan Malalak baru ditargetkan rampung pada 2027.
Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa upaya pemulihan terus dilakukan secara maksimal agar jalur ini dapat segera kembali dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk mendukung kelancaran transportasi dan distribusi barang.
Dana Triliunan untuk Pemulihan Pascabencana Sumbar
Selain pemulihan Jalan Malalak, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran besar untuk menangani dampak kerusakan akibat bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Barat. Andre menyebutkan bahwa total anggaran yang disiapkan mencapai Rp18,3 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan, hingga perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik. Khusus untuk pembangunan infrastruktur, Kementerian PU mendapatkan alokasi sebesar Rp13,5 triliun.
Sementara itu, sisa anggaran akan dikelola oleh kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa provinsi tersebut membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pascabencana. Ia menyebutkan total kebutuhan mencapai Rp21,44 triliun untuk 16 kabupaten dan kota yang terdampak.
Mahyeldi menegaskan bahwa anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap dan terencana agar proses pemulihan berjalan optimal dan tepat sasaran. Dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan pemerintahan.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, pemulihan infrastruktur seperti Jalan Malalak diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi kebangkitan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera Barat pascabencana.
