JAKARTA - Pembangunan Perumahan Kota Bali yang direncanakan di kawasan Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, dan Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, mendapat sorotan tajam dari masyarakat setempat. Para perwakilan warga setempat menuntut adanya kompensasi dari pihak pengembang dan menuntut agar aliran Sungai Cigintung dinormalisasi sebelum pembangunan dilaksanakan.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat antara warga, pihak pengembang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat pada Jumat, 9 Mei 2025. Perwakilan masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pematangan lahan untuk proyek perumahan tersebut. Salah satu isu utama yang diangkat adalah masalah banjir yang kerap melanda kawasan sekitar Sungai Cigintung, yang belakangan ini sering terjadi sejak aktivitas pematangan lahan dimulai.
Menurut salah seorang warga Desa Jayamekar, Saki (71), kondisi sungai yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir kini semakin buruk setelah dimulainya pematangan lahan untuk perumahan. “Sungai Cigintung ini udah dari dulu ada dan gak pernah banjir. Sekarang, sudah berubah akibat adanya aktivitas pematangan lahan untuk pembangunan perumahan milik pengembang Kota Bali jadi sering banjir kalau musim hujan,” jelas Saki, yang ditemui di lokasi pada hari Jumat.
Saki juga menyebutkan bahwa banjir yang terjadi bukan hanya membawa air, tetapi juga material lumpur yang menggenangi permukiman warga, bahkan sempat memutuskan akses jembatan Cigintung yang menghubungkan dua desa tersebut. Kejadian ini telah menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi masyarakat setempat, yang kini merasa perlu adanya tindakan konkret dari pihak terkait.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Bandung Barat juga turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan perumahan tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi terkait izin lokasi lahan yang digunakan oleh pengembang. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengabaikan aspek lingkungan.
“Kami akan memanggil pihak pengembang dan juga instansi terkait untuk menanyakan soal izin lokasi yang dikeluarkan untuk pembangunan perumahan Kota Bali. Proses perizinan harus mengacu pada prinsip keberlanjutan dan mengutamakan keselamatan warga sekitar,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya setelah rapat.
Dedi juga menambahkan bahwa DPRD akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, seperti normalisasi sungai, harus dilakukan sebelum proyek perumahan dilaksanakan. “Kami mendukung pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kami juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terdampak harus diperhatikan dengan serius. Normalisasi sungai adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan agar bencana banjir tidak semakin parah,” tambah Dedi.
Di sisi lain, pihak pengembang Perumahan Kota Bali, yang diwakili oleh manajer proyek, Hendra Saputra, menanggapi keluhan masyarakat dengan menyatakan bahwa perusahaan mereka akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Hendra mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan selama proses pembangunan dan berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan normalisasi Sungai Cigintung.
“Kami menyadari bahwa lingkungan sekitar sangat penting untuk kelangsungan proyek ini. Oleh karena itu, kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan pemerintah daerah untuk melakukan normalisasi sungai serta menangani masalah lingkungan lainnya,” kata Hendra dalam pernyataannya kepada wartawan.
Pihak pengembang juga berjanji untuk memberikan kompensasi yang layak bagi warga yang terdampak pembangunan. “Kompensasi akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kami akan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terjamin dengan baik,” lanjut Hendra.
Namun, meskipun ada jaminan dari pengembang, sebagian warga masih merasa khawatir dengan pelaksanaan proyek ini. Mereka menuntut agar ada jaminan yang lebih konkret terkait normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur yang dapat mencegah banjir di masa depan. Salah seorang warga lainnya, Eni (58), mengatakan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama sebelum pembangunan dilanjutkan.
“Jika sungainya tidak dinormalisasi, setiap hujan deras akan membawa bencana bagi kami. Kami tidak hanya membutuhkan kompensasi, tetapi juga perlindungan agar tidak terus-menerus dihantui bencana banjir,” kata Eni dengan tegas.
Kondisi tersebut mencerminkan ketegangan antara pihak pengembang, masyarakat, dan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pihak DPRD Kabupaten Bandung Barat juga mengingatkan bahwa setiap pembangunan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.
Dengan berbagai pihak yang terlibat, masalah ini diharapkan dapat segera diselesaikan dengan memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. DPRD Kabupaten Bandung Barat berjanji akan terus mengawasi perkembangan proyek perumahan Kota Bali dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat serta perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan.
Pembangunan Perumahan Kota Bali, yang diproyeksikan akan menjadi kawasan hunian besar, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, masalah lingkungan dan sosial dapat menjadi tantangan yang serius bagi kelangsungan proyek tersebut. Maka dari itu, penting bagi semua pihak untuk bersinergi demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
