JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan langkah strategis pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara yang tidak memiliki sumber daya minyak mentah.

Dalam pernyataannya di kantor Kementerian ESDM, Jumat 9 Mei 2025, Bahlil menegaskan bahwa dirinya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik impor komoditas energi sejak menjabat sebagai Menteri ESDM. Dari hasil evaluasi tersebut, ditemukan bahwa sekitar 54 hingga 59 persen impor BBM Indonesia berasal dari Singapura.

"Saya sudah mengevaluasi seluruh produk impor energi, dan faktanya, mayoritas BBM kita masih diimpor dari Singapura. Padahal, Singapura bukan negara penghasil minyak mentah," ujar Bahlil.

Ia menambahkan bahwa harga BBM dari Singapura tidak lebih murah dibandingkan dengan negara-negara penghasil minyak di kawasan Timur Tengah. Bahkan, dalam beberapa kasus, harga tersebut justru lebih mahal.

"Kalau begitu kita mulai berpikir bahwa mungkin, bukan mungkin lagi nih, sudah hampir pasti kita akan mengambil minyak dari negara lain yang bukan dari negara ini (Singapura)," tegasnya.

Prioritaskan Diversifikasi Sumber Impor

Menurut Bahlil, keputusan ini didasarkan atas pertimbangan efisiensi biaya serta upaya memperluas mitra dagang strategis dalam sektor energi. Pemerintah berencana mengalihkan sumber impor BBM ke negara-negara penghasil minyak mentah yang lebih kompetitif secara harga dan kualitas.

"Ini adalah bagian dari strategi besar nasional untuk membangun kemandirian energi. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada satu negara, apalagi yang tidak memproduksi minyak mentah," jelas Bahlil.

Langkah ini juga dinilai selaras dengan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kapasitas kilang dalam negeri, sehingga di masa depan Indonesia tidak hanya mengurangi impor tetapi juga mampu mengekspor produk olahan BBM.

Respons Industri Energi

Keputusan Menteri ESDM ini langsung mendapat perhatian dari pelaku industri energi dalam negeri. Banyak yang menilai bahwa diversifikasi mitra impor adalah langkah positif yang dapat meningkatkan daya saing serta efisiensi distribusi energi nasional.

"Kebijakan ini akan memaksa kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pasokan energi yang lebih kompetitif. Selain itu, ini juga akan mendorong pengembangan industri hilir dalam negeri," ujar Arifin Suryadi, pengamat energi dari Universitas Indonesia.

Prabowo Tunjuk Zulhas Pimpin Satgas Koperasi Desa Merah Putih

Sementara itu, dari sektor pemberdayaan ekonomi desa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Pembentukan koperasi ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui skema koperasi yang terintegrasi dengan industri dan pertanian lokal. Satgas ini akan bertugas membentuk koperasi-koperasi desa yang memiliki peran aktif dalam rantai pasok nasional.

Menurut Zulhas, keberadaan koperasi desa menjadi kunci dalam menciptakan kedaulatan ekonomi dari bawah. "Koperasi Desa Merah Putih bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang kedaulatan rakyat dalam mengelola sumber daya secara mandiri," ujarnya.

Fokus pada Kemandirian Nasional

Penunjukan Zulkifli Hasan ini juga menunjukkan keseriusan Prabowo dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dari akar rumput. Program ini akan menyasar lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia dengan target membentuk koperasi produktif berbasis potensi lokal.

"Kita ingin membangun kekuatan ekonomi dari desa, agar pertumbuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Dengan koperasi yang kuat, rakyat bisa berdiri di atas kaki sendiri," jelas Prabowo dalam keterangannya.

Sinergi Antar-Kementerian

Baik kebijakan pengurangan impor BBM maupun pembentukan koperasi desa menunjukkan sinergi antar-kementerian yang mulai mengarah pada strategi pembangunan nasional berbasis kemandirian dan efisiensi. Pemerintah juga akan mengintegrasikan program ini dengan program hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.

"Kami ingin agar seluruh kebijakan pembangunan memiliki keterkaitan satu sama lain, mulai dari energi, pangan, sampai ekonomi desa. Semua harus terhubung dalam satu ekosistem pembangunan nasional yang mandiri dan berkelanjutan," tambah Bahlil.

Dengan demikian, kebijakan penghentian impor BBM dari Singapura dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menandai dua pilar penting dalam pemerintahan ke depan yang berorientasi pada penguatan sumber daya dalam negeri dan pemberdayaan masyarakat akar rumput.

Kedua program ini tidak hanya menjadi bagian dari visi ekonomi nasional, tetapi juga sebagai simbol transformasi besar menuju kedaulatan energi dan ekonomi berbasis rakyat.

"Sudah saatnya kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan anak cucu kita," pungkas Bahlil.