JAKARTA - Pemanfaatan data kini menjadi tulang punggung arah kebijakan pembangunan di Indonesia. Pemerintah menilai bahwa tanpa fondasi data yang solid, perencanaan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan sulit dikendalikan.
Karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menempatkan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai kerangka utama agar pembangunan di tingkat pusat hingga daerah berjalan sejalan, terukur, dan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa integrasi data bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Menurutnya, pembangunan nasional di masa depan harus mengandalkan data yang tidak hanya tersedia, tetapi juga terpercaya, presisi, dan saling terhubung dalam satu sistem bersama. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipantau dampaknya.
Pembangunan Harus Berbasis Satu Data Indonesia
Rachmat menekankan bahwa pembangunan nasional di pusat dan daerah harus semakin berbasis data yang dikelola dalam satu ekosistem. Menurutnya, nilai strategis data baru benar-benar muncul ketika data disatukan dan diolah secara terintegrasi.
“Pembangunan nasional di pusat dan daerah ke depan harus semakin berbasis data yang terpercaya, akurat, presisi, dan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia. Ketika data disatukan dan dikelola dalam satu ekosistem bersama, barulah data memiliki nilai strategis yang sesungguhnya untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan pembangunan,” katanya.
Melalui kolaborasi SDI, pemerintah meneguhkan komitmen agar perumusan kebijakan tidak lagi hanya mengandalkan asumsi, tetapi benar-benar bersandar pada informasi yang terukur. Bappenas memandang inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola data pembangunan, sekaligus menjadikannya fondasi utama dalam proses perencanaan nasional maupun daerah.
Rachmat juga menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari kekuatan data yang menyatu dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, data diposisikan sebagai alat pemersatu kebijakan lintas sektor dan wilayah.
Makna Persatuan Data dalam Semangat Kebangsaan
Dalam penyampaiannya, Rachmat mengaitkan pentingnya integrasi data dengan semangat persatuan bangsa. Ia menilai bahwa penyatuan data pembangunan nasional merupakan wujud modern dari nilai persatuan yang diwariskan sejak awal kemerdekaan.
“Semangat persatuan yang dirajut melalui Sumpah Pemuda 1928 perlu dimaknai kembali dalam bentuk penyatuan data pembangunan nasional,” ujar Kepala Bappenas.
Dengan penyatuan data, perencanaan pembangunan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Seluruh pihak dapat menggunakan rujukan data yang sama sehingga kebijakan lebih sinkron dan tidak tumpang tindih. Hal ini penting agar pembangunan tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan merata.
Tantangan Utama: Fragmentasi dan Lemahnya Integrasi
Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa tantangan terbesar pembangunan berbasis data di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan data. Menurutnya, persoalan utama justru berada pada fragmentasi data dan lemahnya integrasi lintas sektor.
Ia menambahkan, melalui kebijakan SDI telah dibangun tata kelola data di tingkat pusat dan daerah. Upaya tersebut meliputi penetapan produsen data dan wali data, penyusunan kamus data dan metadata, serta pengaturan mekanisme pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
Dengan sistem tersebut, data diharapkan menjadi lebih akurat, terpadu, dapat dibagi pakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar data benar-benar bisa mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan nasional secara konsisten.
Kolaborasi Lintas Pihak Perkuat Tata Kelola Data
Kegiatan Kolaborasi SDI dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, BUMN strategis, hingga perwakilan pemerintah desa. Kehadiran para kepala desa dari berbagai wilayah menegaskan bahwa pembangunan berbasis data bukan hanya kebutuhan di tingkat pusat, tetapi juga hingga desa sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Momentum kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait pelaksanaan geospasial di daerah. Selain itu, sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama lintas pihak juga diteken.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting agar integrasi data pembangunan dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan. Penandatanganan berbagai dokumen kerja sama ini juga diarahkan untuk memastikan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan ditopang oleh riset dan inovasi.
Dukungan pada RPJPN, RPJMN, dan SDGs
Bagi Kementerian PPN, penguatan ekosistem SDI memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan percepatan pencapaian target pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Upaya ini sekaligus mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
Dengan data yang terintegrasi, pembangunan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Data yang kuat memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan mengukur hasil kebijakan secara lebih objektif.
Penguatan Data Spasial untuk Perencanaan dan Mitigasi
Penguatan SDI juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam pengambilan foto udara. Data ini digunakan sebagai basis penyusunan peta detail dengan resolusi tinggi yang lebih akurat dan mutakhir.
Data spasial tersebut mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian wilayah, serta mitigasi risiko di berbagai sektor dan daerah. Dengan dukungan peta yang presisi, pemerintah dapat meminimalkan kesalahan dalam penentuan lokasi proyek pembangunan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Melalui langkah-langkah ini, Bappenas menegaskan bahwa pembangunan nasional ke depan harus berdiri di atas satu fondasi data yang sama. Integrasi SDI bukan sekadar agenda teknis, tetapi menjadi kunci untuk memastikan bahwa arah pembangunan Indonesia benar-benar terukur, sinkron, dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.