JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap menjalankan paket kebijakan ekonomi baru yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini menitikberatkan pada sektor perumahan dan sanitasi yang dinilai krusial bagi kualitas hidup masyarakat ibu kota.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional. Menurutnya, fokus pada dua sektor tersebut akan memberi manfaat luas baik dari sisi kesejahteraan maupun penyerapan tenaga kerja.
Rapat Koordinasi Tentukan Arah Kebijakan
Sebelum diluncurkan di Jakarta, paket kebijakan ekonomi ini dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan itu menjadi momen penting untuk menyelaraskan strategi antara pusat dan daerah.
Pramono menyampaikan, hasil rapat tersebut memutuskan Jakarta akan segera menerapkan beberapa kebijakan prioritas. Salah satu poin utamanya adalah pembangunan ribuan unit perumahan yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota.
Penyediaan 23 Ribu Unit Perumahan di Jakarta
Dalam implementasinya, Pemprov DKI bekerja sama dengan Kementerian Perumahan serta sejumlah kontraktor lokal. Program ini menargetkan pembangunan sekitar 23 ribu unit rumah yang bisa diakses masyarakat dengan harga lebih terjangkau.
Langkah ini sekaligus menjadi solusi atas kebutuhan hunian di tengah keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di Jakarta. Pemerintah optimistis penyediaan perumahan ini dapat memperbaiki akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Pusat
Selain perumahan, program sanitasi juga akan digulirkan sebagai bentuk kolaborasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Kolaborasi ini mencakup penyediaan fasilitas sanitasi yang lebih baik, terutama di kawasan padat penduduk yang selama ini rawan dengan persoalan kebersihan lingkungan.
Menurut Pramono, keberhasilan program ini hanya bisa dicapai jika ada dukungan penuh dari kementerian terkait dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.
Dampak Langsung Terhadap Ketenagakerjaan
Kebijakan pembangunan perumahan tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan program ini mampu menyerap hingga 100 ribu pekerja di berbagai bidang.
Angka ini menjadi kabar baik di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini memang dirancang untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yakni penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Pemprov Jakarta menargetkan implementasi kebijakan ini dapat berjalan cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sinergi dengan sektor swasta diharapkan mampu memperlancar realisasi program.
Pramono optimistis kebijakan ini akan menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat fondasi ekonomi Jakarta sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan fokus pada perumahan dan sanitasi, Jakarta diharapkan menjadi kota yang lebih layak huni dan berdaya saing.