JAKARTA - Pemerintah Kota Serang menuntaskan rangkaian program prioritas infrastruktur strategis yang dijalankan sepanjang Tahun Anggaran 2025. 

Penyelesaian ini ditandai dengan beroperasinya gedung baru Kantor Kelurahan Kiara dan Puskesmas Pembantu di Kecamatan Walantaka. Kehadiran fasilitas permanen tersebut menjadi simbol peningkatan kualitas layanan publik di tingkat wilayah.

Wali Kota Serang Budi Rusatandi menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat setempat. Selama ini, pelayanan publik dinilai kurang optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. “Hari ini masyarakat bisa melihat langsung hasil dari perjuangan bersama, yaitu pembangunan permanen ini,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa keberadaan bangunan baru bukan sekadar proyek fisik semata. Fasilitas yang layak diharapkan mampu menunjang efektivitas kerja aparatur pemerintah. “Fasilitas yang memadai harus mampu mempermudah warga dalam mengurus administrasi kependudukan maupun mendapatkan akses kesehatan dasar,” tambahnya.

Penguatan Layanan Kesehatan Tingkat Kelurahan

Dinas Kesehatan Kota Serang melaporkan capaian pembangunan fasilitas kesehatan selama tahun 2025. Sebanyak delapan unit Puskesmas Pembantu berhasil dioperasikan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerataan pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan.

Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Hasanudin menjelaskan bahwa setiap unit Pustu dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat. Biaya pembangunan masing-masing unit mencapai sekitar Rp 750 juta. Pendanaan tersebut dialokasikan untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar pelayanan.

Delapan Pustu yang dibangun tersebar di beberapa wilayah strategis. Lokasi tersebut meliputi Cibendung, Pager Agung, Kalodran, Kiara, Pipitan, Tegalsari, Teritih, dan Cipocok Jaya. Sebagian besar pembangunan difokuskan di Kecamatan Walantaka sebagai wilayah dengan kebutuhan layanan tinggi.

Standar Nasional dan Akses Layanan Terbuka

Seluruh bangunan Pustu menggunakan desain prototipe standar nasional. Desain ini disesuaikan untuk mendukung pelaksanaan program Integrasi Layanan Primer. Penerapan standar tersebut bertujuan memastikan kualitas layanan kesehatan yang seragam dan berkelanjutan.

Ahmad Hasanudin menyampaikan bahwa tidak semua lokasi usulan dapat direalisasikan. Dari total 25 titik yang diajukan, hanya delapan yang disetujui karena memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan utama meliputi status lahan yang telah bersertifikat dan dinyatakan clear and clean.

Pustu yang telah dibangun kini terbuka untuk melayani masyarakat umum. Pelayanan didukung oleh tenaga bidan dan perawat dari puskesmas induk setempat. “Masyarakat pemegang BPJS Kesehatan dapat mengakses layanan medis dasar dan konsultasi secara gratis di fasilitas tersebut,” ujarnya.

Pembangunan Kantor Kelurahan Berjalan Konsisten

Selain sektor kesehatan, pembangunan fasilitas pemerintahan juga menjadi fokus utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang menyelesaikan pembangunan lima gedung kantor kelurahan sepanjang tahun 2025. Kantor tersebut berada di Kiara, Sayar, Margaluyu, Cilowong, dan Kalanganyar.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Serang Dadan Priatna merinci bahwa pembangunan Kantor Kelurahan Kiara menelan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang. Anggaran pembangunan kantor kelurahan terpisah dari pembiayaan pembangunan Pustu yang berada di lokasi yang sama.

Pembangunan kantor kelurahan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan administrasi masyarakat. Bangunan dirancang agar mampu menampung aktivitas pelayanan secara optimal. Dengan fasilitas yang lebih representatif, pelayanan diharapkan berjalan lebih cepat dan nyaman.

Rehabilitasi Aset Dorong Pelayanan Berkelanjutan

Selain pembangunan baru, DPUPR juga melakukan rehabilitasi berat terhadap sejumlah aset pemerintah. Gedung Kecamatan Curug dan Kantor Kelurahan Serang menjadi prioritas perbaikan. Kondisi bangunan yang mengalami kerusakan dinilai perlu segera ditangani demi keselamatan dan kenyamanan.

Perbaikan difokuskan pada penggantian struktur atap yang sudah tidak layak. Material baja ringan digunakan untuk menggantikan struktur lama yang mengalami kebocoran. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya tahan bangunan dalam jangka panjang.

Upaya rehabilitasi dan pembangunan baru tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi penting dalam mendukung kinerja aparatur. 

Dengan selesainya program strategis ini, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan.