JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat strategi pelayanan publik dengan mendekatkan layanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.
Pendekatan ini dilakukan melalui optimalisasi kinerja Samsat keliling agar menjangkau wilayah yang selama ini sulit mengakses layanan tetap. Langkah tersebut dipandang sebagai solusi efektif untuk meningkatkan kenyamanan dan kepastian pelayanan pajak daerah.
Pelayanan Samsat keliling dirancang agar masyarakat tidak lagi terbebani jarak dan waktu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Kehadiran layanan langsung ke lapangan dinilai mampu menjawab kebutuhan warga yang memiliki keterbatasan mobilitas.
Pemerintah daerah meyakini pendekatan proaktif ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan.
Selain mempermudah akses, Samsat keliling juga menjadi sarana edukasi langsung kepada wajib pajak. Petugas dapat menyampaikan informasi terkait manfaat pajak bagi pembangunan daerah secara langsung. Interaksi ini diharapkan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan pajak.
Dorong Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor
Optimalisasi Samsat keliling diyakini berkontribusi besar terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan layanan yang lebih dekat dan cepat, hambatan administratif dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah daerah melihat potensi penurunan tunggakan pajak melalui pola pelayanan yang lebih inklusif.
Kepala Bapenda Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan pentingnya kehadiran layanan pajak di tengah masyarakat. “Melalui Samsat keliling, Bapenda Sulbar ingin memastikan layanan pajak benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Ini bukan hanya tentang optimalisasi pendapatan daerah, tapi tentang memberikan kemudahan, kepastian dan kenyamanan bagi wajib pajak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kemudahan akses layanan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dirasakan seluruh warga. Pemerataan kualitas layanan menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pajak daerah pun diharapkan semakin dipahami sebagai instrumen pembangunan bersama.
Penetapan Jadwal Samsat Keliling 2026
Untuk memastikan pelaksanaan yang terarah, pemerintah daerah segera menetapkan jadwal Samsat keliling sepanjang tahun 2026. Kabupaten Mamuju menjadi salah satu fokus utama dalam penjadwalan layanan tersebut. Penetapan jadwal yang jelas bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai waktu dan lokasi pelayanan.
Dengan jadwal yang terstruktur, masyarakat dapat merencanakan pembayaran pajak secara lebih baik. Pemerintah daerah berharap konsistensi pelayanan akan membentuk kebiasaan patuh pajak di kalangan pemilik kendaraan. Upaya ini juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Penjadwalan layanan Samsat keliling disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan kepadatan wajib pajak. Fleksibilitas tetap dijaga agar layanan dapat menyesuaikan kondisi lapangan. Pemerintah berkomitmen menjaga kualitas pelayanan meski dilakukan secara mobile.
Koordinasi Teknis dan Kesiapan Operasional
Bapenda Sulbar bersama UPTD Pelayanan Pajak Kabupaten Mamuju menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan pelaksanaan Samsat keliling 2026. Seluruh unsur terkait terlibat aktif dalam pembahasan teknis dan operasional. Fokus utama diarahkan pada efektivitas pelayanan dan kesiapan sumber daya.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Jufrisal Palimbuan menjelaskan pentingnya perencanaan matang. “Kami mengatur jadwal dan pembagian tim secara matang, termasuk memastikan kesiapan mitra kerja dari Polda Sulbar dan PT Jasa Raharja, sehingga pelaksanaan Samsat keliling 2026 dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Kesiapan armada, petugas, dan sistem pelayanan menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Koordinasi lintas instansi dinilai krusial untuk menjaga kelancaran pelayanan di lapangan. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Pajak Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Kontribusi pajak digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik dan infrastruktur. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi kepentingan bersama.
Melalui Samsat keliling, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan daerah. Pendekatan ini juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan yang humanis diharapkan menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan.
Ke depan, optimalisasi Samsat keliling diharapkan menjadi model pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan layanan. Dengan kolaborasi semua pihak, pelayanan pajak di Sulawesi Barat diharapkan semakin maju dan terpercaya.
